---

Diserang Warganet Soal LPDP, Dwi Sasetyaningtyas Balas: “Bagian Mana Gue Pakai Uang Pajak?”

Kontroversi yang melibatkan alumni beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaningtyas, kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dalam sebuah video yang beredar di YouTube dan berbagai platform digital, Tyas—sapaan akrabnya—memberikan tanggapan terhadap kritik warganet yang menyinggung statusnya sebagai penerima beasiswa negara.

Dalam video tersebut, ia menanggapi tudingan bahwa dirinya menikmati uang pajak masyarakat namun dianggap tidak menunjukkan sikap nasionalisme. Dengan nada tegas, ia mempertanyakan kritik tersebut dan mengatakan, “Bagian mana gue pakai uang pajak?” Pernyataan itu langsung memicu perdebatan baru di dunia maya.

Awal Mula Kontroversi

Nama Dwi Sasetyaningtyas sebenarnya sudah lebih dulu menjadi sorotan publik setelah unggahan di media sosialnya viral. Dalam unggahan tersebut, ia memperlihatkan dokumen kewarganegaraan Inggris milik anaknya dan menyampaikan pernyataan yang dianggap kontroversial oleh sebagian masyarakat.

Dalam video yang beredar, ia menyebut bahwa cukup dirinya saja yang menjadi warga negara Indonesia, sementara anaknya tidak harus demikian. Kalimat tersebut langsung memicu kritik tajam dari banyak warganet. Banyak pihak menilai pernyataan tersebut kurang pantas, terutama karena Tyas diketahui merupakan alumni program beasiswa pemerintah. (suara.com)

Perdebatan kemudian berkembang menjadi diskusi lebih luas mengenai tanggung jawab moral penerima beasiswa negara.

Status Sebagai Alumni LPDP

Tyas diketahui merupakan penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Program ini merupakan beasiswa yang dikelola pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan dan didanai oleh anggaran negara untuk mendukung pendidikan warga Indonesia di dalam maupun luar negeri. (Wikipedia)

Melalui program tersebut, Tyas melanjutkan studi magister di Delft University of Technology dengan bidang Sustainable Energy Technology. Sebelumnya, ia menyelesaikan pendidikan sarjana Teknik Kimia di Institut Teknologi Bandung. (Katadata)

Karena program LPDP didanai oleh negara, banyak warganet yang merasa para penerima beasiswa seharusnya menunjukkan komitmen dan kontribusi kepada Indonesia.

Video Klarifikasi dan Respons Tyas

Dalam video yang beredar baru-baru ini, Tyas mencoba menjawab kritik tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak merasa menggunakan uang pajak secara tidak bertanggung jawab. Ia juga mempertanyakan asumsi warganet yang langsung mengaitkan kehidupannya dengan dana publik.

Menurutnya, banyak orang tidak memahami secara menyeluruh bagaimana sistem beasiswa bekerja. Ia juga menilai sebagian kritik muncul karena potongan informasi yang beredar di media sosial tanpa konteks yang lengkap.

Namun alih-alih meredakan situasi, pernyataan tersebut justru kembali memicu perdebatan baru.

Sebagian warganet menilai jawabannya terlalu defensif. Di sisi lain, ada juga yang mendukungnya dan menilai bahwa keputusan mengenai kewarganegaraan anak adalah hak pribadi.

LPDP Ikut Menanggapi

Polemik ini juga menarik perhatian pihak LPDP. Lembaga tersebut menyatakan menyayangkan pernyataan yang memicu kontroversi di masyarakat. Menurut LPDP, para penerima beasiswa diharapkan menjunjung tinggi integritas, etika, dan profesionalisme. (tvOne News)

Kontroversi ini bahkan menyeret nama suami Tyas, yang juga diketahui pernah terkait dengan program beasiswa yang sama. Beberapa laporan menyebutkan pihak terkait sedang melakukan penelusuran terkait kewajiban kontribusi setelah masa studi. (Victory News - Jujur dan Cerdas)

Isu tersebut semakin memperbesar perhatian publik terhadap kasus ini.

Perdebatan tentang Nasionalisme

Kasus Tyas membuka diskusi yang lebih luas mengenai hubungan antara beasiswa negara dan rasa nasionalisme. Banyak warganet berpendapat bahwa penerima beasiswa dari uang negara memiliki tanggung jawab moral untuk tetap menunjukkan loyalitas kepada Indonesia.

Namun di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa pendidikan internasional memang membuka peluang bagi seseorang untuk tinggal atau bekerja di luar negeri. Selama kewajiban administratif dipenuhi, pilihan hidup dianggap sebagai hak individu.

Perdebatan ini bahkan memunculkan diskusi mengenai fenomena “brain drain”, yaitu ketika sumber daya manusia terdidik memilih berkarier di luar negeri.

Sosok di Balik Kontroversi

Terlepas dari polemik yang terjadi, Dwi Sasetyaningtyas memiliki rekam jejak akademik dan profesional yang cukup kuat. Ia pernah bekerja di perusahaan multinasional serta aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan.

Selain itu, ia juga dikenal sebagai pendiri inisiatif yang mendorong gaya hidup ramah lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Aktivitas tersebut menjadi bagian dari perjalanan kariernya setelah menyelesaikan studi di luar negeri. (Katadata)

Namun di era media sosial, reputasi seseorang bisa berubah dengan cepat ketika sebuah pernyataan viral dan memicu perdebatan publik.

Viral di Media Sosial

Tagar terkait LPDP dan nama Tyas sempat ramai diperbincangkan di berbagai platform digital. Banyak pengguna internet memberikan opini, baik yang mendukung maupun yang mengkritik.

Fenomena ini menunjukkan bagaimana satu konten media sosial dapat berkembang menjadi isu nasional dalam waktu singkat.

Apalagi ketika isu tersebut berkaitan dengan dana publik, pendidikan, serta identitas kebangsaan—topik yang sensitif bagi banyak orang.

Penutup

Kontroversi yang melibatkan Dwi Sasetyaningtyas memperlihatkan bagaimana dinamika media sosial dapat memperbesar sebuah pernyataan hingga menjadi perdebatan nasional. Video klarifikasinya yang menanggapi kritik warganet justru menambah panjang diskusi tentang tanggung jawab penerima beasiswa negara.

Kasus ini juga membuka kembali perbincangan mengenai hubungan antara pendidikan global, nasionalisme, serta ekspektasi masyarakat terhadap para penerima program pemerintah.

Seiring terus bergulirnya diskusi di ruang publik, perhatian masyarakat kemungkinan masih akan tertuju pada perkembangan kasus ini dalam beberapa waktu ke depan.